Sejarah Perekonomian Indonesia
Sejarah perekonomian Indonesia dibagi menjadi
beberapa periode yakni :
- Pemerintahan Orde Lama (1950-1996)
- Pemerintahan Orde Baru (1966-Mei 1998)
- Pemerintahan Transisi (Mei 1998-November 1999)
- Pemerintahan Reformasi hingga Kabinet SBY (2000 – sekarang)
Indonesia
mencoba untuk mulai membangun pemerintahan sendiri pada awal kemerdekaan, namun
hal itu tidaklah mudah karena dipenuhi oleh masalah yang timbul. Pada awal
kemerdekaan itu pula, Indonesia dilanda gejolak politik yang membawa pengaruh
pada perekonomian negara. Sehingga menyebabkan perekonomian di Indonesia sangat
buruk, walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun
hampir 7% selama dekade 1950-an.
Pemerintahan Orde Lama
Sistem
pemerintahan orde lama ialah sebuah sistem pemerintahan negara Indonesia yang
berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Penerapan sistem pemerintahan orde lama
berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus
1945 hingga 1966.
Pada
tanggal 17 agustus 1945, indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun
demikian, tidak berarti Indonesia sudah bebas dari Belanda. Tetapi setelah
akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. Sampai
tahun 1965, Indonesia gejolak politik di dalam negeri dan beberapa
pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, selama pemerintahan orde lama,
keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Seperti pertumbuhan ekonomi yang
menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan
terus membesar dari tahun ke tahun.
Dapat
disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama
terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun
nonfisik selama pendudukan jepang. Dilihat dari aspek politiknya selama periode
orde lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang
sangat demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian
nasional.
Pemeritahan Orde Baru
Orde
Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde
Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.Orde
Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,
ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek
korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat
yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Maret
1966, Indonesia dalam era Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial
tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana
pembaangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat
dihargai oleh negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan
ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan
ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru dimana sektor
industri manufaktur meningkat setiap tahun.
Dan
kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun
ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut: kemampuan politik
yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik, SDM yang lebih baik, sistem politik
ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat, dan dan kondisi ekonomi dan politik
dunia yang lebih baik. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan
amat buruk, antara lain disebabkan oleh: Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan
karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu
itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku
di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia
Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
a) Gunting
Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b) Program
Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan
mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing
dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya
pada importir pribumi.
c) Nasionalisasi
De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th
1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d) Sistem
ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak
Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha
pribumi.
Pemerintahan Transisi
Mei
1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan
yang hebat, hingga akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asia
lainnya. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang pada bulan juli 1997. Sekitar
bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde
Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek dan
membatasi anggaran belanja negara. Pada akhir pemerintah meminta bantuan kepada
IMF yaitu paket bantuan mencapai 23 miliar US$ dan pencabutan izin usaha 16
bank swasta yang dinilai tidak sehat. Pemerintah Indonesia tidak melakukan
reformasi sesuai kesepakatan dengan IMF pencairan pinjaman angsuran 2 diundur.
Maka dilakukan
kesepakatan baru atau Memorandum Tambahan, yaitu:
- Program stabilitasi.
- Restrukturisasi perbankan.
- Restrukturisasi struktural.
- Penyelesaian utang luar negeri swasta.
- Bantuan bagi raykat kecil (kelompok ekonomi rendah).
Krisisnya
rupiah menyebabkan krisis ekonomi dan politik. Sehingga terjadi beberapa
tragedi seperti Tragedi Trisakti, Kerusuhan Mei, Pendudukan DPR oleh Mahasiswa.
Akhirnya Presiden Soeharto mundur digantikan oleh B.J.Habibie (Pemerintahan
Transisi). Namun dianggap tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya karena
tidak ada perubahan nyata dan orang-orang dalam kabinet adalah rezim Orde Baru.
Pemerintahan Reformasi
Awal
pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum
menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gusdur. Dalam hal ekonomi,
perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama
pemerintahan Gusdur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang
dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di
bawah pimpinan Gusdur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan
sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan
tingkat country risk Indonesia.
Makin
rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Seperti
pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi
yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS.
Pemerintahan Gotong Royong
Pemerintahan
Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada
masa pemerintahan Gusdur. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan
Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa
pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya
investor swasta, baik dalam negeri mauoun swasta.
Melihat
indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi perekonomian
Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik. Namun tahun 1999 IHSG
cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi
investor, kedua disebabkanoleh tingginya suku bunga deposito.
Masa Kepimpinan
SBY, melakukan kebijakan :
- Mengurangi subsidi BBM/Menaikan harga BBM. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
- Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
- Melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.
